Hak Digital Pekerja

Hak Digital di Tempat Kerja

Sekarang, perusahaan semakin banyak menggunakan teknologi untuk memantau karyawan. Namun, pemantauan ini memiliki batasan hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak pekerja terkait privasi digital mereka.

Tren Pemantauan Digital

Survei 2024 menunjukkan 78% perusahaan di Indonesia menggunakan alat pemantauan digital. 65% pekerja merasa pemantauan mereka berlebihan dan melanggar privasi.

Dasar Hukum

Hak pekerja dilindungi oleh UU PDP No. 27/2022, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, dan peraturan pelaksana UU PDP.

Hak Digital yang Dilindungi Hukum

Berikut adalah hak-hak digital pekerja yang dijamin oleh undang-undang

Hak Atas Pemberitahuan

Perusahaan wajib memberitahu secara jelas dan transparan:

Alat pemantauan apa yang digunakan
Data apa saja yang dikumpulkan
Tujuan pengumpulan data
Berapa lama data disimpan

Pasal 21 UU PDP: "Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai legalitas, tujuan, jenis data, jangka waktu retensi, dll."

Hak Memberikan Persetujuan

Pekerja berhak memberikan atau menolak persetujuan untuk pemrosesan data pribadi tertentu, terutama yang sensitif seperti:

Data biometrik (sidik jari, wajah)

Data kesehatan

Pelacakan lokasi di luar jam kerja

Pemantauan kamera di area privat

Pasal 22 UU PDP: "Persetujuan harus dilakukan melalui persetujuan tertulis/terekam dan memenuhi syarat format yang jelas."

Hak Atas Privasi di Komunikasi Pribadi

Perusahaan tidak boleh memantau komunikasi pribadi pekerja, meskipun menggunakan perangkat perusahaan, kecuali ada indikasi pelanggaran berat yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pengecualian: Perusahaan dapat memantau jika ada dugaan penyebaran rahasia perusahaan, pelecehan, atau aktivitas kriminal.

Hak Penghapusan Data

Perusahaan wajib menghapus data pribadi pekerja ketika:

Data tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemrosesan

Subjek data menarik kembali persetujuan

Pasal 43 UU PDP: "Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan..."

Batasan Pemantauan yang Diperbolehkan

Perusahaan memiliki hak terbatas untuk memantau aktivitas pekerja dengan syarat tertentu

Prinsip Proporsionalitas

Pemantauan harus memenuhi prinsip proporsionalitas: tepat sasaran, diperlukan, dan seimbang dengan tujuan bisnis yang sah.

Pemantauan keamanan fisik di area kerja umum

Pelacakan perangkat perusahaan untuk keamanan aset

Pemantauan produktivitas selama jam kerja

Aktivitas Terlarang

Beberapa bentuk pemantauan dilarang karena dianggap melanggar privasi pekerja secara berlebihan:

Pemantauan kamera di toilet, ruang ganti, atau area privat

Pelacakan GPS di luar jam kerja tanpa persetujuan

Keylogger untuk merekam semua ketikan pekerja

Jenis Pemantauan	Diperbolehkan?	Syarat	Dasar Hukum
Pemantauan CCTV di area kerja umum	✓ Ya	1. Untuk tujuan keamanan/pencegahan bencana 2. Ada pemberitahuan di area terpasang 3. Tidak untuk identifikasi individu	UU PDP Pasal 17
Pemantauan aktivitas komputer selama jam kerja	✓ Ya	Diumumkan dalam perjanjian kerja, tidak memantau akun pribadi	UU PDP Pasal 20 & 21
Pelacakan lokasi via GPS di luar jam kerja	✕ Tidak	Kecuali untuk pekerja lapangan dengan perjanjian khusus	UU PDP Pasal 20(2)a
Pemindaian email pribadi pekerja	✕ Tidak	Kecuali ada perintah pengadilan atau dugaan pelanggaran berat	UU PDP Pasal 65
Pemantauan aktivitas media sosial pribadi	✕ Tidak	Kecuali akun tersebut terkait dengan pekerjaan	UU PDP Pasal 65
Penggunaan data biometrik untuk absensi	✓ Ya	Dengan persetujuan tertulis, data disimpan secara aman	UU PDP Pasal 4(2)b & 20(2)a

Langkah Perlindungan Hak Digital

Panduan praktis untuk melindungi hak digital Anda di tempat kerja

1

Pahami Kebijakan Perusahaan

Baca dengan seksima kebijakan privasi dan teknologi perusahaan sebelum menandatangani perjanjian kerja:

Identifikasi jenis pemantauan yang dilakukan
Perhatikan klausul tentang kepemilikan data
Periksa ketentuan penghapusan data setelah berakhirnya hubungan kerja

Tip: Mintalah klarifikasi tertulis untuk klausul yang tidak jelas atau terlalu luas

2

Pisahkan Perangkat Pribadi dan Kerja

Gunakan perangkat terpisah untuk aktivitas pribadi dan pekerjaan:

Jangan gunakan email perusahaan untuk keperluan pribadi

Hindari mengakses media sosial pribadi dari perangkat kerja

Jangan simpan dokumen pribadi di cloud perusahaan

Gunakan jaringan pribadi untuk aktivitas di luar kerja

3

Ajukan Permintaan Akses Data

Gunakan hak Anda untuk mengakses data yang dikumpulkan perusahaan tentang Anda:

Format Permintaan

Kirim permintaan tertulis ke HRD atau DPO perusahaan dengan menyertakan:
- Identitas lengkap
- Deskripsi data yang diminta
- Tujuan permintaan

Tenggat Waktu

Perusahaan wajib merespons dan memberikan akses data paling lambat 3x24 jam sejak permintaan diterima.

Pasal 32 UU PDP: "Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi... paling lambat 3x24 jam"

Download Template Permintaan Data

4

Laporkan Pelanggaran

Jika Anda mengalami pelanggaran hak digital di tempat kerja, lakukan langkah berikut:

Kumpulkan bukti: Tangkapan layar, email, dokumen kebijakan, dll

Ajukan pengaduan internal: Ke HRD atau Data Protection Officer perusahaan

Lapor ke otoritas: Komisi PDP jika perusahaan tidak merespons dalam 30 hari

Konsultasi hukum: Hubungi lembaga bantuan hukum atau serikat pekerja