Hak Digital & Privasi Online

Memahami Hak Digital Anda

Hak-hak dasar yang dimiliki setiap pengguna internet di era digital

Apa Itu Hak Digital?

Hak digital adalah hak asasi manusia di era digital yang meliputi berbagai aspek kehidupan online. Hak ini merupakan perluasan dari hak asasi manusia konvensional yang diadaptasi untuk lingkungan digital.

Di Indonesia, hak digital diakui dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan diperkuat oleh UU PDP No. 27 Tahun 2022. Hak-hak ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi warga negara dalam aktivitas digital mereka.

Hak-Hak Dasar Digital

Hak atas Privasi & Perlindungan Data

Hak untuk mengontrol informasi pribadi Anda

Hak atas Kebebasan Berekspresi

Hak untuk berpendapat dan berkomunikasi secara online

Hak untuk Dilupakan

Hak meminta penghapusan data pribadi yang tidak relevan

Hak atas Akses Internet

Hak untuk mengakses internet dan informasi digital

Hak atas Keamanan Digital

Hak untuk dilindungi dari kejahatan siber

Hak Digital vs Privasi Online

Meskipun sering digunakan secara bergantian, hak digital dan privasi online memiliki perbedaan mendasar. Hak digital mencakup seluruh spektrum hak pengguna internet, sementara privasi online fokus pada perlindungan informasi pribadi di dunia digital.

Praktik Perlindungan Privasi Online

Langkah-langkah praktis untuk melindungi privasi Anda di dunia digital

Manajemen Kata Sandi

Gunakan kata sandi unik untuk setiap akun
Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA)
Gunakan pengelola kata sandi yang aman
Perbarui kata sandi setiap 3-6 bulan

Pengaturan Privasi

Tinjau pengaturan privasi secara berkala
Batasi informasi yang dibagikan di media sosial
Nonaktifkan pelacakan dan iklan yang dipersonalisasi
Gunakan mode penyamaran saat browsing

Kesadaran Digital

Waspada terhadap phishing dan penipuan online
Verifikasi keaslian situs web sebelum memasukkan data
Hindari penggunaan WiFi publik untuk transaksi sensitif
Pelajari kebijakan privasi sebelum menggunakan layanan

Contoh Kasus Perlindungan Privasi

Seorang warga Indonesia berhasil memaksa perusahaan fintech untuk menghapus data pribadinya yang disimpan tanpa izin melalui mekanisme UU PDP. Setelah mengirimkan permintaan resmi dan tidak mendapatkan tanggapan, ia melaporkan kasus ini ke Komisi PDP.

Dalam waktu 30 hari, Komisi PDP memerintahkan perusahaan untuk menghapus data tersebut dan membayar ganti rugi sebesar Rp 15 juta.

Alat untuk Meningkatkan Privasi Online

Perangkat dan layanan yang membantu melindungi privasi digital Anda. Lihat semua rekomendasi untuk keperluan sehari-hari di sini

Pengelola Kata Sandi

Bitwarden, KeePass

Browser Privasi

Tor Browser, LIbreWolf, Brave

VPN

ProtonVPN, Mullvad, Riseup VPN

Email Aman

ProtonMail, Tutanota

Mesin Pencari Privasi

DuckDuckGo, Startpage, SearX

Pesan Aman

Session, Signal, Element

Penyimpanan Aman

Nextcloud

OS Ponsel Aman

GrapheneOS, CalyxOS, /e/OS

Pertanyaan Umum

Jawaban untuk pertanyaan umum tentang hak digital dan privasi online

Apa yang harus saya lakukan jika hak privasi saya dilanggar?

Langkah-langkah yang dapat Anda ambil:

Kumpulkan bukti pelanggaran (screenshot, email, dll)
Kirim surat teguran resmi kepada pihak pelanggar
Jika tidak ada respon, laporkan ke Komisi PDP
Untuk kasus berat, laporkan ke kepolisian
Pertimbangkan untuk mencari bantuan hukum

Anda dapat menggunakan template permintaan penghapusan data yang tersedia di bagian template dokumen kami.

Bagaimana cara memeriksa apakah data saya bocor?

Beberapa cara untuk memeriksa kebocoran data:

Gunakan layanan Have I Been Pwned untuk memeriksa apakah email Anda terlibat dalam kebocoran data
Periksa riwayat akun di Firefox Monitor
Aktifkan notifikasi kebocoran data di pengelola kata sandi Anda
Waspada terhadap aktivitas mencurigakan di akun Anda
Gunakan layanan pemantauan kredit jika memungkinkan

Apakah perusahaan boleh memantau aktivitas online karyawan?

Perusahaan memiliki hak terbatas untuk memantau aktivitas online karyawan:

Pemantauan harus diinformasikan sebelumnya melalui perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan
Pemantauan hanya boleh dilakukan pada perangkat dan jaringan perusahaan
Pemantauan tidak boleh melanggar privasi pribadi yang tidak wajar
Data pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan harus dilindungi

Menurut UU PDP, karyawan berhak meminta akses dan koreksi terhadap data yang dikumpulkan perusahaan.

Bagaimana melindungi anak-anak secara online?

Strategi perlindungan anak di dunia digital:

Gunakan kontrol orang tua pada perangkat dan aplikasi
Ajarkan literasi digital dan keamanan online sejak dini
Batasi waktu penggunaan perangkat digital
Pantau aktivitas online tanpa melanggar privasi mereka
Gunakan aplikasi khusus anak dengan proteksi privasi
Ajarkan untuk tidak membagikan informasi pribadi

UU PDP memberikan perlindungan khusus untuk data pribadi anak di bawah umur.